Dirut Pelindo II: Penolak Hutchison Musuh Negara

09
Aug
2014
Posted by: spjict2014  /   Category: Berita   /   No Comments

JAKARTA/Tempo – Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino mengatakan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) antara perseroan dan perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings, menguntungkan negara. Lino pun menyatakan siapa saja yang menolak kebijakan ini sebagai musuh negara. “Negara diuntungkan, dan saya ingin bilang, siapa yang tidak setuju dengan hal ini adalah musuh negara, bukan saya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.

Menurut Lino, perpanjangan kontrak dengan Hutchison mulai 2014 hingga 2039 lebih menguntungkan dibanding Pelindo II mengambil 100 persen saham JICT dari perusahaan itu pada 2019. Dengan perpanjangan kontrak, kata dia, Pelindo II mendapatkan dana segar US$ 600 juta dari biaya sewa selama lima tahun, uang muka kontrak sebesar US$ 250 juta, investasi senilai US$ 200 juta, dan US$ 27 juta per tahun dari pengelolaan penuh JICT II sebagai terminal domestik.

Dengan dana itu, Pelindo II bisa membangun Pelabuhan Kalibaru dan memperdalam dermaga sisi utara JICT I agar bisa disandari kapal berkapasitas di atas 5.000 twenty foot equivalent units (TEUs).

Sebaliknya, kata Lino, jika Pelindo II mengambil 100 persen saham JICT dari Hutchison, perseroan akan kehilangan potensi pendapatan dan harus membayar puluhan juta dolar Amerika pada 2019. Pelindo II wajib membayar terminal value sebesar US$ 58 juta dan biaya teknis US$ 50 juta. “Sekarang pilih yang mana?” ujarnya.

Lino juga mengklaim perpanjangan kontrak itu telah melalui kajian kelayakan dari Deutsche Bank selaku financial advisor, Norton Rose sebagai legal advisor, dan BMT selaku technical advisor. Kajian serupa dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kejaksaan Agung.

Lino juga mengatakan Pelindo II tidak perlu meminta izin kepada pemerintah, dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, untuk memperpanjang kontrak tersebut. Sebab, kata dia, lahan JICT milik Pelindo II dengan status Hak Pengelolaan Lahan. Perpanjangan kontrak itu pun bersifat business to business dan tidak perlu mendapat persetujuan konsesi dari otoritas pelabuhan.

Dia juga menepis anggapan bahwa amendemen kontrak itu melanggar Undang-Undang Pelayaran. “Pasal berapa? Jika lahannya punya saya, masak saya harus gunakan sistem konsesi?” ucapnya.

Kisruh perpanjangan kontrak Pelindo II-Hutchison berawal dari protes Serikat Pekerja JITC. Para pekerja menolak perpanjangan kontrak tersebut karena memungkinkan Hutchison menguasai 49 persen saham JICT hingga 2039. Mereka juga menilai perpanjangan kontrak yang diteken pada Selasa lalu itu terburu-buru karena, dengan hanya menunggu lima tahun lagi, Pelindo II bisa menguasai 100 persen saham JICT dan melipatgandakan keuntungan.

Pemerintah pun memprotes kontrak ini. Kamis lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby R. Mamahit, mengatakan perjanjian Pelindo II dan Hutchison melanggar prosedur. Sebab, kontrak itu dilakukan tanpa ada pemberian konsesi dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok selaku penyelenggara pelabuhan.

Kepada Tempo, kemarin, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Wahyu Widayat, mengatakan sudah mengirim surat yang mempertanyakan soal kontrak tersebut kepada Pelindo II. Wahyu mengatakan otoritas pelabuhan dan Pelindo II sama-sama memiliki hak dalam hal ini. “Hak kami hanya mengingatkan, sedangkan hak mereka adalah untuk menuruti atau tidak,” ujar dia. Wahyu mengatakan undang-undang mewajibkan setiap amendemen kontrak melewati persetujuan Otoritas Pelabuhan terlebih dulu. KHAIRUL ANAM | HERMAWAN SETYANTO

Author Avatar

About the Author

No Comments