“Kerugian Ekonomi Akibat Perpanjangan JICT”

04
Apr
2017
Posted by: spjict2014  /   Category: Uncategorized   /   No Comments

- Negara rugi Rp 650 miliar dalam bentuk tidak optimalnya uang muka perpanjangan (laporan audit PDTT BPK 2015)

- Pelindo II kehilangan potensi pendapatan Rp 36 trilyun selama perpanjangan jilid II JICT selama 20 tahun (2019-2039) yang dihitung profesional Bahana dan FRI

- Karyawan dipaksa bekerja keras untuk bayar uang sewa perpanjangan yang naik 2 kali lipat dalam skema tetap, tidak perduli bila pasar turun

Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati perpanjangan kontrak JICT jilid II (2019-2039) merugikan keuangan negara Rp 650 miliar dalam bentuk uang muka yang disetor investor Hutchison.

Penyimpangan perpanjangan JICT juga diperkuat perhitungan profesional PT Bahana Sekuritas bersama Financial Research Institute (FRI) yang menyatakan kehilangan pendapatan Pelindo II sebesar Rp 36 trilyun selama periode perpanjangan JICT 20 tahun.

Bahkan, uang sewa yang dinaikkan 2 kali lipat dari kontrak jilid I dengan skema tetap, membuat karyawan dipaksa kerja keras dan berlaku kebijakan efisiensi semu. Belum lagi pasar yang ada, digerus sendiri oleh Pelindo II untuk “menghidupi” pelabuhan Kalibaru. Bisa ditebak: JICT yang sehat dengan pendapatan tahunan Rp 3 trilyun, akan dibuat seolah sakit-sakitan.

Berdasarkan hasil investigasi DPR, tercatat Lino melibatkan Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan opini hukum sekaligus opini BPKP agar rencana perpanjangan berjalan mulus. Deutsche Bank Hong Kong juga turut campur dengan melakukan markdown nilai perusahaan sehingga Hutchison menyetor murah uang muka perpanjangan.

Tidak sampai disitu, tokoh sekelas Erry Riana Hardjapamekas dan Natalie Soebagjo ikut menjadi “herder” Lino dan melakukan stempel valid atas perpanjangan kontrak JICT. Belakangan, Erry beserta komite pengawas Pelindo II mendeklarasikan pembubaran diri saat investigasi DPR.

Tidak terhitung tokoh lain yang turut stempel “SAH” perpanjangan JICT seperti Chris Kuntadi (Irjen Kemenhub cum Komisaris Pelindo II), Achsanul Qasasih (BPK), Li Chen Wei (Analis Keuangan) dan lain-lain.

Faktor-faktor di atas akhirnya, menurut para stakeholders (konon Igansius Jonan kala menjabat Menhub sudah mencium sejak awal), harusnya jadi alasan kuat Presiden membatalkan kontrak perpanjangan JICT.

Lucunya, saat pemerintah dan parlemen bahkan auditor negara sudah membuktikan kejanggalan perpanjangan JICT, namun Direksi Pelindo II getol menarik uang sewa perpanjangan JICT. Alasannya satu; untuk bayar bunga hutang global bond. Sementara proyek yang tercantum dalam penawaran obligasi, masih dalam tahap administrasi. Direksi JICT pun tenggelam dalam politisasi perpanjangan JICT dengan “merecoki” urusan internal karyawan.

Pertanyaannya, *perpanjangan JICT untuk siapa?*

Author Avatar

About the Author

No Comments